Kontrak SBY dan PKS

Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto mengatakan SBY & Partai Demokrat sdh bersedia menandatangani kontrak politik yg berisi 10 Agenda Pembangunan yg disusun berdasarkan platform PKS. antara lain,
- menteri pendidikan, menteri kesehatan dan menteri pertanian hrs dari PKS.
- 40 PPL dept. pertanian yg org/kader PKS tdk boleh dikeluarkan/ diganti.
- UU syariah dan penyiaran agama hrs segera di undangkan, demikian juga
- UU halal dan haram ( segala hasil sembelihan yang disembelih tanpa kata Bismillah adalah haram, meskipun dari agama lain)
- UU Pengelolaan Zakat (Barangsiapa bersedia untuk menjadi mualaf (orang muslim baru) akan mendapat dana dan zakat dari negara)
- UU Kesehatan, (dokter muslim tdk boleh memegang/menangani pasien non muslim, demikian sebaliknya.
- perda2 bernuansa syariah tdk boleh di cabut
- segera realisasikan bantuan dari negara timteng qatar dgn jaminan gelora bung karno di gadaikan ke Qatar utk dpt pinjaman Rp. 25,9 triliun. (Sumber: Koran Kedaulatan Rakyat hal 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009).

---------

Pandangan dari politisi muslim klik disini

---------

Mengapa sampai terjadi seperti itu, padahal pilar bangsa kita adalah Bhineka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jika hal-hal itu terjadi, akankah Pancasila tetap utuh? mampukah keutuhan NKRI tetap terjaga?
Apakah ini yang dinamakan dengan Demokrasi Pancasila?
Apakah negara ini hanya milik PKS dan SBY?
Apakah hanya ada satu agama di Indonesia?

Jika anda orang yang berpendidikan,
Jangan memilh berdasar figur tetapi lihatlah apa yang diperjuangkan, visi dan misi dari partainya maupun koalisinya. kontrak politiknya, rasa dan kepentingannya, dan yang terpenting untuk bangsa dan negara Indonesia
-------------
Jangan melihat penyanyinya, tetapi lihatlah apa yang dinyanyikannya
Not the singer but what he singing.